Situs Skandal Sandiaga Uno dan perempuan di pusaran kampanye hitam

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno (tengah) berswafoto bersama warga saat acara Ngopi Bareng Sandi di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/9). Hak atas foto Antara/MOCH ASIM
Image caption Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno (tengah) berswafoto bersama warga saat acara Ngopi Bareng Sandi di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/9).

Penyebaran berita bohong, atau berita buruk tentang politikus sudah jadi cerita lama. Apakah masih efektif?

Beberapa hari terakhir warganet dihebohkan dengan website bertajuk SkandalSandiaga.

Situs tersebut berisi cerita-cerita hubungan Sandiaga dengan beberapa perempuan (dan laki-laki) yang dilengkapi dengan foto dan gambar yang telah diedit.

Website skandalsandiaga tersebut juga merujuk ke website lain, sandiagaundercover. Jika website pertama hanya berisi kisah Sandiaga, website kedua menulis tentang berbagai nama yang dekat dengan Sandiaga, seperti Indra Uno.

Meskipun kubu Sandiaga meminta situs tersebut diblokir, BBC masih bisa mengakses kedua website tersebut per 27 September 2018.

Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandiaga, Dahnil A Simanjuntak meminta pelaku penebar hoax dan fitnah terkait Sandiaga Uno ditindak tegas.

"Saya hendak menagih janji Kapolri Tito yang menyatakan akan menindak tegas para penebar hoax dan fitnah selama masa kampanye. Jangan sampai yang dimaksud hoax itu adalah fitnah terhadap petahana saja," kata Dahnil melalui akun Twitternya.

Penyebaran berita bohong, atau berita buruk tentang politikus memang sudah jadi cerita lama.

Hurriyah, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia menilai bahwa kampanye hitam atau kampanye negatif memang masih bisa mempengaruhi pemilih.

"Saya lihat efektif, misalnya pada Pilkada Jakarta 2017 atau Pilpres 2014. Banyak berita hoaks, palsu, negative campaign (kampanye negatif) dan black campaign (kampanye hitam) dan banyak yang terpengaruh," kata dia.

Karena masyarakat mudah termakan isu-isu yang tidak jelas kebenarannya, menurutnya cara ini masih akan terus dipakai lagi.

Penyebab utamanya adalah karena persoalan literasi politik dan perilaku pemilih dalam bersosial media.

"Tidak semua punya pengetahuan dan pemahaman politik, sehingga berita palsu mudah disebarluaskan dan mempengaruhi masyarakat," kata dia.

Hak atas foto Antara/R. REKOTOMO
Image caption Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno (kiri) berbincang dengan warga saat berkunjung di Pasar Wonodri Semarang, Jawa Tengah, Senin (24/9).

Berita negatif dan kabar bohong disebarkan secara sistematis dengan buzzer dan influencer, sedangkan penerima informasi kerap kali membagikan info tanpa cek ulang. Pengaruh kabar bohong ini semakin besar ketika penetrasinya sampai ke wilayah personal, sampai ke aplikasi pesan pribadi seperti WhatsApp.

"Kalaupun ada yang mengklarifikasi jawabannya pun "cuma share kok" jadi tidak ada rasa pertanggungjawaban kalau mendapatkan berita cek dulu kebenarannya sebelum menyebarluaskan," kata dia.

Hurriyah menilai kondisi ini sebagai perkembangan buruk untuk demokrasi.

Menurut Hurriyah, pada pilpres 2018, kampanye hitam menyasar pada pemilih yang belum menentukan pilihannya dan para pemilih pemula.

"Suara yang diperebutkan adalah suara swing voters dan pemilih pemula, karena peta pemilih kelompok yang menjadi pendukung nomor satu dan dua sebenarnya sudah cukup jelas," kata Hurriyah.

Para pendukung sudah sulit berubah, sehingga yang masih bisa dipengaruhi adalah kedua kelompok tersebut, yang jika digabungkan jumlahnya besar.

Mereka yang jatuh karena skandal

Jika yang dialami oleh Sandiaga Uno adalah website berisi cerita yang tidak dapat konfirmasi kebenarannya, tanpa bukti berupa foto atau video, beberapa politikus Indonesia pernah terjungkal gara-gara skandal terkait perempuan.

Bakal calon Gubernur Jawa Timur Azwar Anas adalah salah satu contohnya. Sedianya Bupati Banyuwangi ini akan maju dalam pilkada mendampingi Saifullah Yusuf.

Enam bulan sebelum pilkada serentak pada 27 Juni, tersebar foto yang diduga sebagai Azwar Anas. Foto tersebut menunjukkan seorang pria berada di dalam mobil dan memangku kaki seorang perempuan.

Setelah skandal tersebut, Azwar Anas tak lagi aktif di Twitter. Sebelumnya, dia cukup rajin menyapa sekitar 100 ribu pengikutnya, hingga cuitan terakhirnya tertanggal 2 Januari 2018.

Pada 8 Januari, Azwar pun mundur dari pencalonannya sebagai wakil gubernur mendampingi Gus Ipul. Menurut Azwar kepada wartawan, keputusan itu diambilnya melalui pertimbangan matang.

"Saya menghormati para tokoh masyarakat, kyai, tokoh agama, dan pendukung partai politik karena saya tidak ingin menjadi beban," kata Azwar ketika itu.

Istri Anas pun mengaku menerima teror terkait foto yang beredar tersebut.

Saifullah Yusuf kemudian berpasangan dengan Puti Guntur Sukarno, kader PDI-P yang juga anak Guntur Soekarnoputra. Pasangan ini kalah dari Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Pada Mei 2008, tersebar foto anggota DPR fraksi PDIP Max Moein memeluk seorang perempuan. Kepada Detikcom, Max Moein pun mengakui bahwa foto yang beredar itu memang benar foto dirinya.

Hak atas foto Antara/MOHAMMAD AYUDHA
Image caption Meskipun kampanye hitam tidak fokus kepada perempuan, posisi perempuan dalam masyarakat patriarki sangat rentan jadi korban.

Pada 9 September, rapat paripurna DPR resmi memecat Max dari keanggotaannya di DPR. Max dinilai telah melakukan pelanggaran etika.

Sebelumnya, pada Desember 2006 politisi Golkar Yahya Zaini mundur dari DPR setelaha meluasnya video rekaman adegan mesum yang melibatkan dirinya dan seorang penyanyi dangdut. Ketua DPR saat itu, Agung Laksono, menyatakan bahwa dengan pengunduran Yahya, DPR tak perlu lagi menyelidiki kasus dugaan perbuatan asusila tersebut. Yahya menjadi anggota parlemen pertama yang mundur karena skandal seks.

Dalam kasus-kasus tersebut, para perempuan yang muncul di kasus tersebut juga ikut mendapatkan sanksi sosial meskipun mereka bukan politikus.

Posisi perempuan

Ketua Cakra Wikara Indonesia, sebuah lembaga perkumpulan peneliti sosial politik, Anna Margret, menilai bahwa skandal seks yang melibatkan elite politik laki-laki akan turut memojokkan perempuan karena adanya stigma sosial masyarakat.

"Objektifikasi terhadap perempuan sering jadi materi utama dalam berita skandal seks," kata Ketua CWI Anna Margret kepada BBC News Indonesia. Dalam kasus website Sandiaga Uno pun, beberapa nama perempuan tertera di dalamnya lengkap dengan foto-foto mereka.

Menurut Anna Margret, meskipun kampanye hitam tidak fokus kepada perempuan, posisi perempuan dalam masyarakat patriarki sangat rentan jadi korban.

Sementara laki-laki masih bisa maju secara politik setelah video atau fotonya pornonya tersebar, perempuan dalam video tersebut seringkali dipojokkan.

"Sialnya, ketika berita skandal seks melibatkan elite politik laki-laki hampir selalu yang disalahkan dan dipojokkan adalah perempuan, tanpa melihat lagi runut persoalan secara lengkap," kata Anna.

Perempuan yang menjadi korban kesulitan mencari keadilan karena saat ini KUHP hanya mengatur tentang kasus perkosaan. Dia berharap pada masa mendatang hal itu bisa diatur dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang kini sedang dibahas.

"Dalam RUU itu diatur tentang pemenuhan dan perlindungan hak korban. Jika memang mau melindungi perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan seksual, kita perlu RUU itu disahkan," kata Anna.

Berita terkait