'Saling balas' petisi soal RUU Pencegahan Kekerasan Seksual

Peserta aksi Women's March pada 3 Maret 2018 lalu di depan Istana Negara, Jakarta. Hak atas foto Anton Raharjo/Anadolu Agency/Getty Images
Image caption Peserta aksi Women's March pada 3 Maret 2018 lalu di depan Istana Negara, Jakarta.

Sebuah petisi online yang menyebut Rancangan Undang-undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai 'RUU Pro Zina' ramai dibagikan warganet dan menjadi perdebatan.

Petisi yang dibuat di situs Change.org tersebut pada 27 Januari, sampai berita ini dibuat, sudah ditandatangani oleh 120.000 orang lebih dari targetnya 150.000 orang.

Menurut petisi tersebut, RUU PKS, meski "perempuan harus diberikan kekuatan hukum untuk melindungi dirinya" namun mengklaim bahwa "hubungan seksual suka sama suka, walaupun di luar pernikahan, diperbolehkan".

Namun, petisi online lain yang digagas oleh kelompok pendukung penyintas kekerasan seksual, Lentera Indonesia, untuk mendukung segera disahkannya RUU Pencegahan Kekerasan Seksual, telah mendapat 116.000 lebih tanda tangan.

Dalam penjelasannya, Lentera menulis bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual "bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan seksual dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual."

Mereka juga menambahkan bahwa, "Korban perkosaan akan terlindungi karena sekalipun pelaku mengatakan suka sama suka, tidak membuatnya lepas dari jeratan pidana. Sebagai tambahan, perzinaan sudah diatur dalam KUHP, sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak mengatur perzinaan."

Di media sosial, warganet menyoroti bahwa pembuat petisi yang menolak pengesahan RUU PKS, Maimon Herawati, adalah pembuat petisi online yang menolak iklan Shopee Blackpink pada Desember 2018 lalu, sehingga muncul petisi lain yang menuntut agar 'Ibu Maimon Herawati Agar Tidak Membuat Petisi Lagi'.

Sebagai balasan atas petisi yang menolak RUU PKS dan menyebutnya sebagai 'RUU Zina', banyak warganet yang kemudian memberi penjelasan soal apa sebenarnya yang menjadi isi RUU tersebut, salah satunya, ada yang dibagikan lebih dari 1.300 kali dan satu utas dari pengguna @MahameruLee sudah dibagikan lebih dari 2.500 kali.

Menurut catatan Spredfast, tagar #sahkanruupks yang digunakan untuk menyebarkan dukungan untuk mengesahkan RUU tersebut meningkat penggunaannya dalam empat hari terakhir.

Hak atas foto Spredfast
Image caption Catatan penggunaan tagar #sahkanruupks menurut Spredfast.

Pada April 2018, akun media sosial Koalisi Perempuan pernah mencuitkan pertemuan mereka dengan Presiden Jokowi dan menyatakan bahwa "(Presiden) memberikan dukungan untuk adanya RUU penghapusan Kekerasan Seksual yang berpihak pada korban dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan korban."

Sementara itu, lewat akun resminya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan juga pernah mendaftar kesalahpahaman yang muncul akan RUU tersebut, salah satunya adalah soal definisi kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan.

Menurut mereka, "Seksual soal "ada atau tidaknya persetujuan" (consent) yang sebetulnya berbeda dengan konteks berdasarkan "suka sama suka". Justru Komnas Perempuan masih melihat hal yang dianggap "suka sama suka" adalah pengabaian terhadap perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan."

Pada Desember 2018 lalu, lebih dari 2.000 orang dari berbagai kalangan memenuhi sebuah ruas jalan di Jakarta dalam iring-iringan yang berujung di depan Istana Merdeka untuk menyerukan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Hak atas foto Anton Raharjo/Anadolu Agency/Getty Images
Image caption Sebagai balasan atas petisi yang menolak RUU PKS dan menyebutnya sebagai 'RUU Zina', banyak warganet yang kemudian memberi penjelasan soal apa sebenarnya yang menjadi isi RUU tersebut

"Sudah sejak Februari tahun lalu RUU ini jadi insiatif DPR, tapi pembahasannya lambat. Padahal DPR periode 2014-2019 ini akan segera berakhir masa jabatannya kurang dari setengah tahun lagi. Padahal pula, Indonesia sudah mengalami darurat kekerasan seksual," kata Mutiara Ika, yang memimpin pawai, saat itu.

Dia juga menambahkan, "Inisiatif RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di DPR ini sebetulnya adalah harapan baru bagi korban. Namun pengesahan RUU ini terancam gagal karena lambatnya pembahasan sementara masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 akan segera berakhir."

Berita terkait