Pilpres 2019: 'Ketegangan mencemaskan' akibat perpecahan pendukung Jokowi dan Prabowo yang harus 'segera diakhiri'

Joko Widodo pada saat kampanye pilpres. Hak atas foto Antara
Image caption Joko Widodo pada saat kampanye pilpres.

Cuitan seorang pengguna media sosial tentang kondisi di keluarganya terkait Pilpres 2019 menunjukkan ketegangan dan polarisasi mencemaskan antara kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang harus segera diakhiri, kata pengamat.

Cuitan Annisa Alrazi dalam satu utasan antara lain bercerita tentang kesedihannya menyaksikan sang ibu yang banyak mengeluarkan "komentar negatif dan rasis, memaki (capres) 01 (Joko Widodo), menuding salah satu ras dan agama."

Hak atas foto Antara
Image caption Capres Prabowo Subianto dalam deklarasi kemenangan pada 17 April lalu.

"Tak pernah terbersit saya akan mempertanyakan ibu yang paling sabar dan cantik," katanya dalam cuitan yang banyak disebarkan dalam dua hari terakhir.

"Saya menangis. Di mana mereka (orang tua) saya sekarang? Terlalu kontradiktif untuk dipahami. Mereka membesarkan kami untuk tahu tata krama, dan selalu positif dalam semua keadaan," tambahnya.

Cuitan ini memicu cerita serupa dari para pengguna media sosial lain yang bercerita tentang apa yang mereka alami dengan teman ataupun keluarga sendiri.

Hak atas foto Antara
Image caption Jokowi bertemu dengan mantan presiden BJ Habibie.

Pengamat psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menyebut cuitan ini menunjukkan perpecahan yang terjadi setelah pemilihan presiden, polarisasi yang disebutnya semu karena tidak memiliki landasan yang jelas.

"Kalau satu pihak sudah mulai memprovokasi dalam psikologi sosial kemudian terjadi saling memprovokasi. Ini sebabnya jadi tidak sehat karena basis polarisasi semu," kata Hamdi.

"Kalau (berdebat) soal ideologi politik orang jadi panas, saling caci dengan landasan program atau kebijakan tapi ini (tidak ada landasan) dan jadinya personal yang dibungkus dengan legitimasi agama," tambahnya.

Hak atas foto Antara
Image caption Kubu Prabowo dan Sandiaga membawa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Septiaji Eko Nugroho, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengatakan menjelang pemilu sampai penyelenggaraanya pada tanggal 17 April lalu, jumlah hoaks "meningkat tajam dan memperparah situasi."

Setiaji mengatakan banyak pihak yang mengetahui berita yang disebarkan tak benar tapi "malas memverifikasi."

Ia juga menyebut banyak yang hidupnya dalam lingkaran gelap, "dark society", grup diskusi terbatas melalui sosial media ataupun WhatsApp.

"Isinya sangat homogen dan hoaks tumbuh subur. Semakin banyak hoaks yang muncul ujungya kebencian. Sudah keliatan bentuk dalam berbagai isu yang disambar hoaks dan kebencian yang bercampur," kata Setiaji.

"Ini yang kita belum tahu bagaimana akan berhenti dan kapan," tambahnya.

Polarisasi semu cebong vs kampret segera diakhiri

Sementara itu, pengamat psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk menyatakan upaya delegitimasi dengan agama sudah terlihat sejak 2014 dan semakin banyak pada Pilkada DKI Jakarta

Hamdi menyebut satu contoh yang ia katakan "untuk memperkuat basis keIslaman kubu Prabowo dipakai cara dengan menyebarkan hoaks fitnah ujaran kebencian seperti Jokowi antek PKI, pro asing, antek China, kubu penista agama, penzolim ulama...ke bawah termakan."

"Karena basis masyarakat Indonesia dengan literasi politik dan literasi saintifik masih rendah, kalau ada informasi berbau agama langsung ditelan dan setelah itu terjadilah ketegangan yang kita lihat sekarang, dan ada yang merambat ke keluarga dan ada yang saling memutuskan hubungan silaturahmi," kata Hamdi.

"Ada juga bungkus-bungkus seperti rezim tidak adil, walaupun klaim dengan data makro tak jelas dan tak valid dan menyebabkan polarisasi yang mencemaskan banyak orang sampai hari ini," tambahnya.

Hamdi mengatakan ketegangan yang terjadi akibat Pilpres 2019 ini perlu segera diakhiri dengan para elit perlu melakukan konsolidasi.

"Polarisasi antara 01-02, cebong vs kampret perlu segera diakhiri. Rekonsiliasi adalah langkah penting dengan para elit melakukan konsolidasi," kata Hamdi.

Ia menyebut dalam jangka panjang yang perlu dilakukan adalah dikuranginya jumlah partai politik dengan platform ideologi yang jelas sehingga "polarisasi dengan landasan agama" tak digunakan lagi".

Kisah polarisasi ini muncul dalam sejumlah tanggapan atas cuitan Anissa Alrazi.

"Di keluarga saya juga ada yg begitu.. Saya dan anggota keluarga lain yang berbeda pilihan dianggap pendosa dan dilaknat.. Sepertinya saya skrg dianggap murtad," cerita Marthy Fathimah.

Yudisthira Iriana Putra mengangkat cerita ayah dan tantenyanya, yang dia katakan, "Jelas highly educated person, tapi ga berhasil lolos dari jebakan hoax dan kebencian politik. Akhirnya mempengaruhi mamah dan nenek saya yang sejatinya polos tapi manut sama bapak dan tante karena status mereka sebagai orang terdidik."

Septiaji, ketua Mafindo mengatakan upaya keluar dari "lingkaran setan penyebaran hoaks" adalah mempertemukan mereka yang bertikai.

"Untuk menjangkau mereka yang terpapar fanatisme yang overdosis, adalah memperbanyak gerakan kerukunan. Mereka harus ditemukan dengan bertattap muka, supaya distrust (ketidak percayaan) yang sedang tinggi-tingginya dikurangi," kata Setiaji.

Ia juga mengatakan upaya cek fakta perlu diperkuat melalui upaya edukasi literasi agar "generasi muda punya ketahanan informasi yang lebih baik."

Topik terkait

Berita terkait