Sidang Jessica: Cara pertanyaan jaksa disorot

jessica wongso dalam sidang Senin (26/09) Hak atas foto Getty
Image caption Persidangan Jessica banyak disorot kalangan hukum karena dianggap melenceng dari aturan hukum.

Pertanyaan-pertanyaan jaksa penuntut umum dalam sidang Jessica Kumala Wongso yang didakwa membunuh rekannya I Wayan Mirna Salihin dengan racun sianida disorot pengamat hukum dan dianggap "tak sesuai hukum acara pidana serta kode etik".

Dalam lanjutan sidang di Jakarta Pusat Rabu (28/09) terdakwa Jessica memberikan keterangannya dan cara jaksa penuntut umum banyak dipertanyakan.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Jakarta, yang pekan lalu melaporkan hakim sidang Jessica ke Komisi Yudisial karena dianggap tak sesuai hukum acara pidana, menyebut "jaksa terkesan subjektif."

Sementara melalui media sosial, para pengguna mempertanyakan cara-cara jaksa penuntut ini dengan tagar #SidangJessica.

Akun atas nama Tascha Liudmila di Twitter menulis, "Terlepas dari bohong atau tidak, hari ini tersangka sukses bikin jaksa keliatan konyol," sementara Janes C.Simangunsong mengatakan, "Semoga anak-anak hukum yang lagi kuliah hukum ga belajar dari JPU#sidangjessica ini."

Direktur PBHI Jakarta, Simon Fernando mengatakan bersama dengan Aliansi Advokat Muda Indonesia mereka "masih menyoroti" cara jaksa dalam persidangan Jessica sebelum melaporkannya ke Komisi Kejaksaan.

Pengacara hukum Jessica, Otto Hasibuan, juga akan dilaporkan PBHI ke Dewan Kehormatan Advokat dengan alasan yang sama, tak sesuai hukum acara pidana.

Azas praduga tak bersalah

"Jaksa mengajukan pertanyaan yang berulang-ulang bahkan sampai diperingatkan oleh hakim...dan ini tak sesuai dengan hukum acara," kata Simon kepada BBC Indonesia.

Hak atas foto Getty
Image caption Jessica bersama pengacaranya Otto Hasibuan dalam sidang Senin (26/09) lalu.

"Jaksa masih memaksakan agar terdakwa mengakui apa yang dia katakan...juga ada pertanyaan antara lain Anda harus jawab dengan alasan-alasan rasional. Rasional atau tidak yang menilai adalah hakim," tambahnya.

Dalam laporan tiga hakim ke Komisi Yudisial pekan lalu, PBHI Jakarta mengangkat alasan yang sama bahwa hakim tidak memimpin persidangan sesuai dengan hukum acara dan membiarkan sidang "gaduh," dan "tidak menjamin azas praduga tak bersalah".

Persidangan Jessica - dalam kasus kopi bersianida Januari 2016- disiarkan langsung oleh sejumlah televisi di Indonesia.

"Kami melihat terdapat sedikit perbedaan setelah hakim kami laporan, walaupun belum maksimal. Hakim misalnya mengarahkan jaksa supaya pertanyaan tak berulang dan lebih efektif dan efisien."

Komisi Penyiaran Indonesia bulan lalu juga mengatakan beberapa stasiun televisi "berpotensi mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, melakukan penggiringan opini publik, serta penghakiman" terkait penyiaran tentang persidangan kasus pembunuhan Mirna.

Berita terkait