Bagaimana tetap tenang saat media sosial 'dipenuhi kebencian' jelang Pilkada Jakarta?

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Apakah Anda termasuk orang yang mulai lelah dengan riuhnya ujaran kebencian terkait Pilkada DKI Jakarta di media sosial? Anda tidak sendirian.

"Pilkada cepatlah berlalu. Bosan aku buka Twitter isinya berantem melulu," cuit Joko Anwar, 8 Oktober lalu.

Sejumlah warga yang ditemui BBC Indonesia di Jalan Sudirman, Jakarta, juga mengeluhkan hal yang sama.

"Saya jadi malas lama-lama buka sosial media. Sebagian besar yang posting-posting (tentang Pilkada) malah mungkin tidak punya KTP DKI," kata salah satu pejalan kaki.

"(Isinya) soal serang-serang satu kandidat ke kandidat yang lain yang jauh dari kesan pintar. Meskipun mereka punya gelar master atau PhD dari Amerika, tapi yang keluar dari ketikan tangan mereka tidak mencerminkan itu," cerita yang lain mengomentari adu mulut di timeline Facebook-nya.

Hak atas foto getty

Sayangnya pemilihan gubernur ibukota masih empat bulan lagi, masa kampanye bahkan belum dimulai, dan perdebatan di media sosial malah tampak semakin ramai.

Lantas bagaimana Anda bisa menjaga pikiran tetap dingin hingga Februari mendatang?

Pegiat Forum Demokrasi Digital, Damar Juniarto, mengatakan situasinya mungkin akan bertambah sengit dalam beberapa pekan ke depan.

"Yang kita akan masuki sampai dengan Februari 2017 adalah (ibarat) lautan kebencian ya. Jadi kita harus pintar-pintar berenang. Berenanglah di lautan ini agar tidak tenggelam," katanya kepada wartawan BBC Indonesia, Christine Franciska.

Di belantara internet, nyatanya bukan hanya Anda atau teman-teman Anda yang sibuk berkomentar.

Damar menyebut bahwa menjelang pilkada atau pemilihan umum, akan ada banyak akun-akun sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu, misalnya meningkatkan elektabilitas seseorang atau pun menjatuhkan orang lain.

Di Twitter, Damar menjelaskan lebih rinci.

Hak atas foto TWITTER

"Ada akun-akun troll yang tugasnya menyalurkan kebencian saja, rasa tidak suka, penuh amarah. Ada juga akun bot yang ditugaskan khusus untuk mereplikasi pesan, jadi melalui sebuah aplikasi, bot ini akan mereplikasi pesan dari induknya. Tapi juga ada yang murni aspirasi warga," jelasnya.

Beberapa jenis akun palsu ini mudah diidentifikasi, misalnya dengan melihat apa saja isi cuitannya, siapa jaringannya, foto dan nama akunnya.

Tetapi, banyak juga dari mereka yang tak bisa dibedakan karena akan tampak seperti akun asli manusia.

Lalu solusinya? Apakah bisa kita menjauh saja dari media sosial? "Itu hal yang tidak mungkin," kata Damar.

Tiga hal yang bisa Anda lakukan menurutnya adalah:

  1. Saring berita dan informasi. Gunakan sumber-sumber yang terpercaya.
  2. Diskusikan pilihan politik Anda dengan keluarga atau orang-orang dekat yang bisa dipercaya.
  3. Jangan ikut menyebarkan hal-hal yang dirasa buruk.
  4. Jika Anda menilai diskusi di media sosial berujung debat kusir, sudahi saja dengan sepakat untuk tidak sepakat.

Akun-akun palsu

Rustika Herlambang dari Indonesia Indicator menganalisa Twitter dalam sepekan (6-12 Oktober) dengan menggunakan metode sampling dan menemukan bahwa lebih dari setengah cuitan tentang kandidat gubernur Jakarta berasal dari akun-akun palsu.

Ini praktik yang biasa dilakukan agar seorang tokoh tetap diingat oleh masyarakat.

"Salah satu strategi, ketika kita menceritakan tentang orang lain secara terus menerus, orang akan berfikir tentang orang tersebut. Ini masih banyak dilakukan karena mungkin masih dianggap efektif," katanya pada BBC Indonesia.

Menurut data Rustika, pembicaraan tentang seluruh calon gubernur DKI Jakarta dalam sepekan terakhir di Twitrer didominasi oleh akun-akun palsu.

Pembicaraan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya melibatkan akun nyata 38,8%, pembicaraan Anies Baswedan melibatkan hanya 25,4% akun nyata, dan perbincangan tentang Agus Yudhoyono hanya melibatkan 22.1% akun betulan.

Pilkada DKI Jakarta adalah magnet, tambah Rustika. Sehingga tak hanya media sosial yang riuh, media massa pun banyak memberi perhatian pada topik ini.

"Dalam satu minggu terakhir saja ada 7.000 pemberitaan hanya bicara tentang Pilkada DKI."

Berita terkait