Jepang: Negara yang karyawannya paling sedikit mengambil jatah cuti kerja

kereta Hak atas foto Getty Images
Image caption Seorang pria Jepang tertidur di kereta yang membawanya pulang ke rumah setelah seharian bekerja. Adalah hal yang normal bagi para pekerja di Jepang untuk menumpang kereta terakhir ke rumah setiap malam.

Hideyuki bisa menghitung dengan jari pada satu tangan, jumlah cuti kerja yang dia ambil selama setahun terakhir.

"Satu hari pada bulan April saat putri saya masuk sekolah dasar; dan dua setengah hari pada bulan November untuk hari orang tua dan pertunjukan di sekolah. Ini lebih dari yang biasanya saya ambil," paparnya.

Tahun sebelumnya, insinyur yang bekerja untuk perusahaan teknologi di Tokyo itu hanya mengambil dua hari cuti. Ini bukan karena jumlah cutinya terbatas, bahkan Hideyuki sejatinya berhak atas 20 hari cuti tahunan.

Pasalnya, seperti banyak pekerja Jepang lainnya, mengambil cuti lebih dari jumlah minimum sama sekali bukan pilihan.

"Sulit karena suasana di tempat kerja membuat saya tidak bisa mengambil cuti lebih banyak," kata Hideyuki, yang punya dua anak berusia enam dan empat tahun.

Pria berusia 33 tahun itu enggan mengungkap nama lengkapnya karena penuturannya bisa membahayakan posisinya di kantor.

"Saya tidak ingin manajer saya berkata jelek tentang saya karena saya mengambil cuti. Lebih mudah bekerja, alih-alih mereka berkata buruk tentang saya atau menegur saya."

Jepang tengah menghadapi situasi seperti epidemi pada angkatan kerjanya terkait cuti tahunan yang tidak terpakai. Berdasarkan data terkini yang dirilis pemerintah Jepang, para pekerja hanya mengambil 52,4% cuti tahunan yang menjadi hak mereka pada 2018.

Alasan utamanya adalah rasa bersalah—sebagai hasil dari tekanan dan ekspektasi pada masyarakat yang 'gila kerja'. Setiap tahun, seorang pekerja rata-rata punya puluhan hari cuti yang menumpuk.

Namun mengapa perubahan begitu lamban?

Hak atas foto Getty Images
Image caption Karoshi atau "meninggal karena bekerja berlebihan"—kata yang dicetuskan pada 1970-an untuk menggambarkan stress dan tekanan terkait pekerjaan.

'Saya tidak bisa menjadi satu-satunya pekerja yang cuti'

Media playback tidak ada di perangkat Anda
Menteri lingkungan Jepang yang perjuangkan cuti melahirkan untuk ayah

Mungkin kata 'Jepang' dan 'liburan' jarang tampil pada kalimat yang sama—kecuali bagi turis yang ingin berlibur ke sana.

Negara itu sudah sejak lama terkenal dengan budaya kerjanya yang keras. Sebagai contoh, adalah hal yang normal bagi para pekerja di Jepang untuk menumpang kereta terakhir ke rumah setiap malam.

Jepang juga yang menjadi tempat kelahiran karoshi atau "meninggal karena bekerja berlebihan"—kata yang dicetuskan pada 1970-an untuk menggambarkan stress dan tekanan terkait pekerjaan.

Sayangnya, kata itu masih relevan hingga sekarang di Jepang.

"Masyarakat Barat merupakan masyarakat yang individualistik dan tidak hierarkis, tapi masyarakat Jepang adalah masyarakat yang kolektif dan hierarkis," jelas Hiroshi Ono, profesor manajemen sumber daya manusia di Universitas Hitotsubashi, yang khusus menekuni budaya kerja Jepang.

"Karena itu, banyak orang menahan diri untuk mengambil libur karena bos mereka tidak mengambil libur, atau mereka takut itu akan mengganggu keharmonisan kelompok," lanjutnya.

Bagi Hideyuki yang bekerja di bidang teknologi, seperti banyak pekerja Jepang lainnya, tidak mengambil cuti adalah sesuatu yang normal dalam pekerjaan.

"Tidak mengambil cuti berlibur adalah hal lazim. Saya tidak pernah berpikir mengenai dampaknya untuk keluarga saya, kesehatan, atau kesejahteraan," tuturnya.

"Ada sekitar 30 karyawan di perusahaan kami. Seorang kolega sudah mengambil cuti panjang karena gangguan kejiwaan dan kami kurang staf. Jadi, jika satu orang cuti, tindakannya akan menambah beban kepada karyawan lainnya. Para manajer tidak mengambil cuti dan mereka biasanya bekerja sampai larut. Tidak ada yang mengambil cuti—saya tidak bisa menjadi satu-satunya orang yang libur dari pekerjaan."

Sayaka, istri Hideyuki, menambahkan, "Dia tidak pernah mengambil cuti, sekalipun dia sakit."

Perilaku Hideyuki sejalan dengan Tsuyoshi, 38, seorang kepala bagian penerimaan tamu di sebuah restoran di Prefektur Gunma. Tsuyoshi mengaku "belum mengambil" hak cutinya walau sudah bekerja di tempat yang sama selama lebih dari empat tahun.

"Saya libur dari nol sampai dua hari per tahun," kata Tsuyoshi, yang juga enggan mengungkap nama lengkapnya.

"Libur terkini adalah pada bulan Agustus. Saya sakit dan berbaring di ranjang sehingga tidak masuk kantor." (Umumnya tidak ada cuti karena sakit di Jepang).

Ketika ditanya tentang reaksi rekan-rekan kerja tentang cuti, dia menambahkan: "Mereka akan bereaksi negatif. Mereka tidak akan berkata secara langsung kepada yang bersangkutan, tapi mereka akan berkata buruk tentang orang itu di belakangnya. Saya tidak pernah melihat ada rekan kerja yang mengambil semua cutinya. Ada budaya yang menilai Anda lebih tinggi jika Anda tidak mengambil cuti dan bekerja lebih keras. Orang-orang berpikir mengambil cuti adalah sesuatu yang buruk."

Hak atas foto Getty Images
Image caption Para pekerja muda Jepang kian menolak cara kerja berlebihan yang dilakukan generasi tua.

Intervensi pemerintah

Topik mengenai budaya kerja Jepang masuk pada daftar prioritas dalam agenda Perdana Menteri Shinzo Abe, sebagaimana diwujudkan dalam Undang-Undang Reformasi Budaya Kerja yang diloloskan oleh parlemen pada 2018 dan diterapkan pada April.

UU itu adalah pondasi dari upaya Abe untuk memodernisasi cara bekerja di Jepang—yang dikenal dengan istilah hataraki-kata kaikaku. UU tersebut mengamandemen delapan undang-undang pokok tenaga kerja, mulai dari pembatasan jam kerja, fleksibilitas bekerja, hingga kewajiban bagi karyawan untuk mengalokasikan lima hari libur dan pembatasan sisa jumlah cuti sebanyak 10 hari.

Susumu Oda, direktur Divisi Harmonisasi Pekerjaan dan Hidup dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan, menjelaskan mengapa pemerintah bertujuan meningkatkan pemakaian cuti hingga 70% pada 2020.

"Sudah ada pengakuan bahwa mengambil cuti kerja penting untuk menyegarkan para karyawan baik mental maupun fisik."

Ditambahkannya: "Sistem ini sudah diterapkan sejak April, namun kurang dari setahun masih belum jelas apa efeknya. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang memudahkan libur tahunan, poster dan selebaran sudah disiapkan. Kami juga mendorong perusahaan-perusahaan dan para karyawan untuk cuti dari pekerjaan."

'Jurang antara generasi'

Kenyataannya, mengubah kebiasaan dalam dunia kerja di Jepang tidak semudah itu, apalagi ketika kebiasaan itu sudah sangat tertanam di masyarakat, sebagaimana tercermin dalam kajian perusahaan perjalanan Expedia mengenai cuti tahunan di lingkungan kerja sedunia.

Jepang mencetak angka terendah di antara 19 negara dan kawasan dalam kajian 2018 itu. Para pekerja Jepang rata-rata mengambil setengah dari jumlah cuti tahunan—10 dari 20 hari.

Kajian Expedia itu mengungkap, sebanyak 58% pekerja Jepang mengaku "merasa bersalah" sebagai penyebab mengapa mereka tidak mengambil cuti tahunan yang menjad hak mereka. Bahkan, hanya 43% pekerja menyatakan kantor mereka mendukung untuk mengambil cuti—yang terendah di dunia.

"Jelas ada jurang antara generasi," kata Akina Murai, kepala bagian humas Expedia di Jepang.

Menurutnya, "62% (orang Jepang) berusia 18 hingga 34 tahun merasa kurang berlibur, dibandingkan 40% responden berusia di atas 50an tahun yang merasa demikian. Jurang generasi ini menunjukkan karyawan muda ingin dan merasa perlu mengambil lebih banyak hari libur, namun ditentang atasan mereka yang tidak berpikir dan berperilaku serupa."

Hak atas foto Getty Images
Image caption Salah satu bentuk budaya kerja di Jepang adalah seorang karyawan dinilai baik ketika dia sangat jarang mengambil jatah cuti.

Di antara orang-orang yang mendorong perubahan adalah Yoshie Komuro, pendiri Work Life Balance Co Ltd, lembaga konsultan di Tokyo yang secara khusus membantu perusahaan-perusahaan memperbaiki keseimbangan pekerjaan dan kehidupan.

Sejak didirikan pada 2006, perusahaan itu telah memberi arahan kepada banyak perusahaan dan organisasi di Jepang, semisal kantor kabinet perdana menteri dan perusahaan kurir Japan Post, mengenai cara memodernisasi angkatan kerja mereka.

Perusahaan itu merilis video berisi perbincangan staf manajemen tingkat atas mengenai kehilangan mereka terkait keluarga karena pekerjaan.

"Ketika kami menggali lebih dalam, perusahaan-perusahaan ini tidak melulu kurang orang, namun mereka tidak bisa membantu satu sama lain karena mereka tidak terbiasa dan tidak dilatih demikian."

"Kami telah bekerja dengan lebih dari 1.000 organisasi [di Jepang] dan begitu para karyawan terbiasa berkomunikasi dengan rekan kerja secara positif, berbagi informasi di dalam tim, membantu satu sama lain, dan memastikan bahwa mengambil cuti tidak memengaruhi evaluasi mereka secara negatif, mereka mulai mengambil cuti."

Sebagai contoh, dia menjelaskan bagaimana dirinya membantu sebuah perusahaan besar Jepang menciptakan lingkungan terbuka sehingga para pekerja lebih nyaman berdiskusi tentang apa yang mereka inginkan untuk mengubah kebiasaan kerja—sesuatu yang masih tabu di perusahaan-perusahaan konvensional.

Hasil akhirnya? Waktu lembur bisa dipangkas 15% dan rata-rata jumlah cuti yang diambil naik 61%.

Walau Komuro menggambarkan UU Reformasi Budaya Kerja sebagai "langkah besar dalam sejarah hukum tenaga kerja di Jepang", rendahnya jumlah cuti yang diambil hanyalah satu elemen di antara sekian banyak hal yang perlu ditangani guna memodernisasi budaya kerja Jepang.

Untuk membawa perubahan sejati, dia menyoroti pentingnya menangani topik-topik yang punya akar mendalam di masyarakat—mulai dari meningkatkan angka kelahiran yang kini semakin turun hingga mendukung cuti ayah untuk menciptakan angkatan kerja yang lebih mengakomodasi perempuan dan manula.

"Jepang mulai berubah. Namun perubahan itu tidak mudah."

'Upacara perkabungan' bagi cuti yang tidak diambil

Upaya masyarakat akar rumput untuk mengubah budaya kerja juga tampaknya sedang berlangsung, semisal "upacara perkabungan" di Osaka baru-baru ini untuk "berduka" atas cuti yang tidak diambil.

Upacara simbolik itu dipimpin biksu Buddha yang mendedikasikan acara itu untuk mimpi-mimpi para pekerja Jepang yang haus berlibur.

Lebih dari 300 lampion dinyalakan. Setiap lampion membawa pesan para karyawan yang tidak mengambil jatah cuti tahunan mereka. Beberapa pesan nadanya lucu, lainnya sedih, tapi semua penuh penyesalan.

"Pesta ulang tahun anak saya harus ditunda tujuh bulan," sebut sebuah pesan.

Lainnya menyebut, "Saya tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada kakek yang meninggal dunia". Ada pula, "Saya mencapai usia pensiun tanpa menggunakan 90% jatah cuti setiap tahun".

Shiboru Yamane, direktur kreatif Ningen Inc, perusahaan periklanan di Osaka yang menyelenggarakan acara itu menjelaskan: "Kami ingin orang-orang memvisualisasikan apa yang mereka bisa lakukan dengan jatah cuti mereka melalui lampion-lampion ini. Dalam banyak kasus, lingkungan kerja yang keras menyebakan masalah kesehatan jiwa bahkan kematian. Ini masalah besar di Jepang."

Contoh-contoh tantatangan yang dihadapai dunia kerja Jepang yang amat konservatif cukup banyak.

Pada September lalu, Menteri Lingkungan Jepang, Shinjiro Koizumi, menuai kritik dari pihak oposisi bahkan seruan untuk mundur lantaran berencana mengambil cuti setelah istrinya melahirkan.

Namun, harapan dapat ditemukan di antara para pekerja muda, yang kian menolak cara kerja berlebihan yang dilakukan generasi tua, menurut Ono, profesor dari Universitas Hitotsubashi.

"Survei-survei sosial mengindikasikan para pekerja muda semakin tidak mendukung hari-hari kerja yang panjang seperti para pekerja tua. Memang budaya jam kerja panjang adalah produk periode Showa [1926 hingga 1989] yang diromantisasi—masa ketika pria mendedikasikan hidupnya bagi nyawa perusahaan sementara istri mereka adalah ibu rumah tangga yang mengurus keluarga dan keperluan suami."

"Masa itu sudah lama berlalu. Cocok untuk menyebutkan bahwa reformasi budaya kerja, saat diterapkan sepenuhnya, adalah cara untuk mengucapkan salam perpisahan kepada cara kerja zaman Showa."

Berita terkait